Materi ini membahas lanjutan hadis-hadis ‘Umdatul Ahkam yang berkaitan dengan interaksi suami–istri ketika haid, batasan istimta‘, keharaman jima‘ saat haid, serta konsekuensi hukum dan sikap fikih ulama terhadap pelanggaran larangan tersebut. Pembahasan juga meluas pada beberapa adab i‘tikaf, interaksi keluarga Nabi ﷺ, serta prinsip ketaatan terhadap perintah dan larangan syariat tanpa menuntut penjelasan hikmah secara rinci.
Materi diawali dengan penjelasan hadis Aisyah radhiyallahu ‘anha tentang kebiasaan Nabi ﷺ berinteraksi dengan istrinya dalam keadaan haid. Disebutkan bahwa Nabi ﷺ tetap melakukan bentuk-bentuk kedekatan seperti bercumbu dan bermesraan, dengan syarat istri mengenakan kain penutup (izar) yang menutupi area antara pusar dan lutut. Riwayat-riwayat ini dijelaskan sebagai dalil bahwa haid tidak menghalangi seluruh bentuk keintiman, kecuali jima‘ secara langsung.
Pembahasan kemudian menegaskan bahwa jima‘ dengan istri yang sedang haid hukumnya haram secara tegas, berdasarkan Al-Qur’an, sunnah sahih, dan ijma‘ kaum muslimin. Larangan ini berlaku sampai darah haid berhenti dan istri telah bersuci. Dijelaskan pula bahwa menghalalkan jima‘ saat haid—dengan keyakinan bahwa perbuatan tersebut halal—dipandang sebagai penyimpangan serius dalam akidah, karena bertentangan langsung dengan nash yang qath‘i.
Materi menguraikan perbedaan pendapat ulama mengenai kafarah bagi orang yang melakukan jima‘ saat haid. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak ada kafarah khusus selain taubat yang sungguh-sungguh, sedangkan sebagian ulama berpendapat adanya kewajiban bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar, berdasarkan riwayat tertentu. Namun pendapat yang paling kuat menurut mayoritas ulama adalah tidak adanya kewajiban kafarah, karena dalil yang mewajibkannya dinilai tidak cukup kuat untuk menetapkan hukum wajib.
Dibahas pula batasan istimta‘ yang dibolehkan ketika haid. Mayoritas ulama membolehkan bersenang-senang dengan istri di seluruh tubuhnya selain area antara pusar dan lutut, dengan syarat tidak menimbulkan dorongan kuat menuju jima‘. Sebagian ulama lain memberikan kelonggaran yang lebih luas, selama tidak terjadi persetubuhan. Perbedaan ini dijelaskan sebagai khilaf mu‘tabar yang berpijak pada perbedaan pemahaman riwayat hadis, sementara praktik Nabi ﷺ menjadi rujukan utama dalam menentukan batas aman dan adab.
Materi juga membahas waktu bolehnya kembali berhubungan setelah haid. Dijelaskan bahwa mayoritas ulama mensyaratkan berhentinya darah dan dilakukannya mandi wajib. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa berhentinya darah sudah cukup, meskipun mandi belum dilakukan. Pendapat jumhur dinilai lebih kuat karena selaras dengan zahir ayat Al-Qur’an dan praktik bersuci dalam syariat.
Selain pembahasan fikih hubungan suami–istri, materi ini juga menyinggung beberapa hadis yang berkaitan dengan i‘tikaf Nabi ﷺ. Disebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah mengeluarkan kepala beliau dari masjid untuk dicuci oleh Aisyah yang sedang haid, serta berbincang dengannya, tanpa keluar sepenuhnya dari masjid. Riwayat ini dijadikan dalil bolehnya orang yang beri‘tikaf mengeluarkan sebagian tubuhnya dari masjid, serta bolehnya berinteraksi secara wajar dengan pasangan, selama tidak membatalkan i‘tikaf.
Materi kemudian mengulas hukum membaca Al-Qur’an bagi wanita haid. Disebutkan adanya perbedaan pendapat ulama: jumhur melarang membaca Al-Qur’an secara langsung, sementara mazhab Maliki membolehkannya secara mutlak. Dalam mazhab Syafi‘i juga terdapat pendapat yang membolehkan membaca Al-Qur’an dalam kondisi darurat, seperti khawatir hafalan hilang. Perbedaan ini ditampilkan sebagai keluasan fikih yang lahir dari perbedaan dalil dan metode istinbath.
Pembahasan ditutup dengan hadis Aisyah radhiyallahu ‘anha tentang kewajiban mengqadha puasa bagi wanita haid dan tidak mengqadha salat. Dijelaskan bahwa hukum ini bersifat tauqifi—ditetapkan berdasarkan perintah Nabi ﷺ—tanpa dikaitkan dengan penjelasan rasional tertentu. Kaidah ini menegaskan bahwa dalam perkara ibadah, kewajiban utama seorang mukmin adalah menerima dan melaksanakan perintah syariat, meskipun hikmah rinci di baliknya tidak selalu dijelaskan.
Secara keseluruhan, materi ini memperlihatkan bagaimana syariat Islam mengatur persoalan yang sangat personal dengan kejelasan hukum, penjagaan adab, dan keseimbangan antara ketegasan dan kelonggaran. Hadis-hadis yang dibahas menegaskan bahwa haid tidak mengurangi kehormatan seorang wanita, namun tetap memiliki batasan hukum yang harus dijaga demi kesucian ibadah dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
